Ketua Mahkamah Agung RI Prof.Dr.M.Hatta Ali, S.H.,M.H meresmikan pengoprasionalan 85 pengadilan baru di Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaut pada Senin 22 Oktober 2018. Peresmian tersebut di hadiri oleh para Pimpinan Mahkamah Agung,Gubernur dan Forkopimda Sulawesi Utara, Bupati dan Fukopimda Kabupaten Talaut, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia, serta Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada 85 pengadilan yang baru.

Ketua Mahkamah Agung dalam pidatonya mengatakan bahwa terbentuknya pengadilan baru tidak hanya semata-mata ditujukan untuk berdirinya sebuah bangunan pengadilan di suatu daerah yang wilayah administratifnya mengalami pemekaran,namun yang lebih penting pada setiap pembentukan pengadilan baru adalah bisa lebih mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan.

Pengadilan Negeri Melonguane yang meliputi wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan salah satu pengadilan baru yang di resmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sebelumnya Kabupaten Talaut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahula yang berada di Kabupaten Sangihe, padahal dua Kabupaten tersebut berada pada pulau yang terpisah oleh laut.

Pembentukan Pengadilan Negeri Melonguane tersebut merupan bentuk upaya pemerintah dan Mahkamah Agung dalam memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Talaud,karena semasa masih menjadi wilayah Pengadilan Negeri Tahuna, para pencari keadilan yang berdomisili di Kabupaten Talaud harus terbang terlebih dahulu ke menado kemudian dilanjutkan dengan penerbangan ke Kabupaten Sangihe. Dengan dua kali penerbangan tersebut maka biaya yang harus dikeluarkan oleh para pencari keadilan untukdatang ke pengadilan menjadi sangat tinggi, bahkan para pencari keadilan juga harus menginap karena jadwal penerbangan pesawat dari Manado ke Melonguane hanya satu kali dalam sehari.

Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip, S.E menyebutkan dalam sambutannya bahwa kehadiran pengadilan di Kabupaten Kepulauan Talaud dan acara peresmian di Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan kebanggaan bagi kami, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sudah memberikan lahan dengan status hibah seluas 1000m2 yang telah di sertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indoinesia cq Mahkamah Agung RI.

Pemerataan akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia merupakan bagian dari Implementasi visi Mahkamah Agungdalam mewujudkan peradilan yang agung,karena layanan untuk mendapatkan keadilan bukan hanya menjadi hak bagi masyarakat yang tinggal di kota,namun juga menjadi hak seluruh masyarakat Indonesia, termasuk yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil di ujung perbatasan Indonesia.

Pelaksanaan Pembinaan Kinerja dan Integritas pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak oleh Tim Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dari tanggal 16 s.d 19 Oktober 2018 sesuai dengan Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 616/ST/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018.

Syukuran atas juara satu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 4 (empat) Lingkungan Peradilan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan kenaikan pangkat Kolonel Chk (K) Nanik Suwarni, S.H.,M.H, Letkol Chk I Made Suryawan, S.H.,M.H serta pengantar tugas Mayor Chk Muhammad Rizal, S.H.,M.H sebagai Wakil Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang.